Glossary entry (derived from question below)
English term or phrase:
asset directed civil forfeiture
Indonesian translation:
penyitaan perdata yang ditujukan pada aset
Added to glossary by
Christianna Braithwaite
Sep 10, 2010 10:22
14 yrs ago
2 viewers *
English term
Australia
Accuracy, Integrity and Reliability
Native in: Indonesian 
Works in: English to Indonesian, Indonesian to English
asset directed civil forfeiture
English to Indonesian
Law/Patents
Law: Contract(s)
Terdapat dalam dokumen hukum tentang Penyitaan Aset yang Berasal dari Kejahatan.
Kalimat lengkapnya "The threshold of offences for asset directed civil forfeiture here is 1 year imprisonment. "
Apakah padanan paling pas dalam Bahasa Indonesianya? Many thanks
Kalimat lengkapnya "The threshold of offences for asset directed civil forfeiture here is 1 year imprisonment. "
Apakah padanan paling pas dalam Bahasa Indonesianya? Many thanks
Proposed translations
(Indonesian)
Proposed translations
4 days
Hipyan Nopri
Indonesia
Indonesia
Native in Indonesian
Specializes in field
Indonesia
Bachelor of English & Candidate LL.B.
Native in: Indonesian (Variants: Minangkabau, Pasemah/Besemah)
Works in: English to Indonesian, Indonesian to English
Related KudoZ points
:
320
Selected
penyitaan perdata yang ditujukan pada aset
-
--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2010-09-15 01:45:22 GMT)
--------------------------------------------------
Sebagai alternatif dan juga untuk lebih memperjelas makna yg dimaksud oleh istilah ini, saya mengusulkan "gugatan penyitaan/sita perdata terhadap aset".
Memang, berbeda dg 'criminal forfeiture', di mana fokus gugatan adalah pada orang, gugatan 'civil forfeiture' ditujukan pada barang/aset.
Pelaksanaan criminal forfeiture di Indonesia sudah terbukti sangat sulit sehingga banyak tersangka korupsi yg bebas atau dihukum terlalu ringan dan harta yg dikorupsi tidak berhasil diperoleh kembali atau sedikit sekali yg berhasil dikembalikan.
Karena itu, untuk pemberantasan korupsi yg sudah parah di Indonesia, 'civil forfeiture' ini harus segera diterapkan. Dg demikian, tersangka korupsi harus membuktikan sendiri bahwa harta yg dimilikinya berasal dari sumber atau kegiatan yg sah.
Dg penerapan civil forfeiture, koruptor yg pura2 sakit atau yg meninggal sekalipun tidak menghalangi pengembalian harta negara.
Rujukan:
*Civil forfeiture* tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memperlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara.
Ketiga, *civil forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap asset (in rem), sehingga pelaku tindak pidana tidak relevan lagi.
. . . *civil forfeiture* karena obyeknya adalah aset bukan koruptornya . . ..
http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/s-eka-iskandar/page/2/
Presently, under s19 of the Act a Court may restrain property based on the affidavit of an authorised officer where it is suspected that the property is proceeds of an offence. It is often referred to as *asset directed forfeiture*, that is, suspicion attaches to the
specific asset.
http://www.pfa.org.au/files/uploads/Submission.pdf
--------------------------------------------------
Note added at 4 days (2010-09-15 01:45:22 GMT)
--------------------------------------------------
Sebagai alternatif dan juga untuk lebih memperjelas makna yg dimaksud oleh istilah ini, saya mengusulkan "gugatan penyitaan/sita perdata terhadap aset".
Memang, berbeda dg 'criminal forfeiture', di mana fokus gugatan adalah pada orang, gugatan 'civil forfeiture' ditujukan pada barang/aset.
Pelaksanaan criminal forfeiture di Indonesia sudah terbukti sangat sulit sehingga banyak tersangka korupsi yg bebas atau dihukum terlalu ringan dan harta yg dikorupsi tidak berhasil diperoleh kembali atau sedikit sekali yg berhasil dikembalikan.
Karena itu, untuk pemberantasan korupsi yg sudah parah di Indonesia, 'civil forfeiture' ini harus segera diterapkan. Dg demikian, tersangka korupsi harus membuktikan sendiri bahwa harta yg dimilikinya berasal dari sumber atau kegiatan yg sah.
Dg penerapan civil forfeiture, koruptor yg pura2 sakit atau yg meninggal sekalipun tidak menghalangi pengembalian harta negara.
Rujukan:
*Civil forfeiture* tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memperlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara.
Ketiga, *civil forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap asset (in rem), sehingga pelaku tindak pidana tidak relevan lagi.
. . . *civil forfeiture* karena obyeknya adalah aset bukan koruptornya . . ..
http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/s-eka-iskandar/page/2/
Presently, under s19 of the Act a Court may restrain property based on the affidavit of an authorised officer where it is suspected that the property is proceeds of an offence. It is often referred to as *asset directed forfeiture*, that is, suspicion attaches to the
specific asset.
http://www.pfa.org.au/files/uploads/Submission.pdf
4 KudoZ points awarded for this answer.
2 hrs
Wiyanto Suroso
Indonesia
Indonesia
Native in Indonesian
Specializes in field
Indonesia
Creating value in your business
Native in: Indonesian (Variants: Standard-Indonesia, Javanese)
Works in: English to Indonesian, Indonesian to English, English to Javanese, and 1 more.
Related KudoZ points
:
116
perampasan harta kekayaan secara perdata
Perampasan Harta Kekayaan secara Perdata (Civil Forfeiture)
http://www.legalitas.org/index.php/proses/?q=PERAMPASAN HART...
Bagaimana pendapat rekan2 sekalian dengan adanya rezim perampasan harta kekayaan (dari hasil kejahatan) secara perdata?
http://www.legalitas.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=57
http://www.legalitas.org/index.php/proses/?q=PERAMPASAN HART...
Bagaimana pendapat rekan2 sekalian dengan adanya rezim perampasan harta kekayaan (dari hasil kejahatan) secara perdata?
http://www.legalitas.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=57
3 hrs
ErichEko ⟹⭐
Indonesia
Indonesia
Native in Indonesian
Works in field
Indonesia
Legal, Marketing, Biz, Software, Games
Native in: Indonesian (Variant: Standard-Indonesia)
Works in: English to Indonesian, Indonesian to English
Related KudoZ points
:
290
penyitaan perdata yang didorong oleh aset
Dari referensi wiki, jelahlah bahwa civil forfeiture adalah suatu tindakan perdata karena sulitnya pembuktian pidana (criminal).
Yang lebih sulit adalah menerjemahkan asset directed: apakah ini penyitaan yang diarahkan oleh aset, atau kepada?
Karena menyita selalu mengenai aset, saya tafsirkan bahwa frase ini bermakna diiarahkan oleh, yakni, sifat aset yang ganjil (nilai besar, diperoleh dengan cara tidak jelas) mengundang kecurigaan dan mendorong penyitaan.
Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_forfeiture
The trend towards civil forfeiture has in part been prompted by the nature of organized crime. Organized crime heads use their resources to keep themselves distant from the crimes that they control and to mask the criminal origins of their assets. For this reason it has become extremely difficult to carry out successful criminal investigations leading to the prosecution and conviction of such individuals.
Yang lebih sulit adalah menerjemahkan asset directed: apakah ini penyitaan yang diarahkan oleh aset, atau kepada?
Karena menyita selalu mengenai aset, saya tafsirkan bahwa frase ini bermakna diiarahkan oleh, yakni, sifat aset yang ganjil (nilai besar, diperoleh dengan cara tidak jelas) mengundang kecurigaan dan mendorong penyitaan.
Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_forfeiture
The trend towards civil forfeiture has in part been prompted by the nature of organized crime. Organized crime heads use their resources to keep themselves distant from the crimes that they control and to mask the criminal origins of their assets. For this reason it has become extremely difficult to carry out successful criminal investigations leading to the prosecution and conviction of such individuals.
23 hrs
ivo abdman
Indonesia
Indonesia
Native in Indonesian
Indonesia
Native in: Indonesian 
Works in: English to Indonesian, Indonesian to English, Italian to English, and 7 more.
penyitaan perdata [terhadap] aset tak bertuan
.. Ditemukan aset yang terbukti hasil kejahatan tertentu .. Namun pelakunya belum ada yang dicurigai ... Maksudnya jangan kelamaan langsung lakukan penyitaan perdata terhadap aset tak bertuan tersebut lumayan buat operasi pasar bung.
3 days 17 hrs
Ikram Mahyuddin
Indonesia
Indonesia
Native in Indonesian
Works in field
Indonesia
Your English-Indonesian Translator
Native in: Indonesian
Works in: English to Indonesian, Indonesian to English
Related KudoZ points
:
69
penyitaan perdata berbasis aset
ada pula istilah "person-directed civil forteiture"
(b) Civil forfeiture provisions in the Customs Act 1901 (Cth)
In 1977, Commonwealth Parliament accepted the need and justification for civil forfeiture laws when it enacted section 229A of the Customs Act 1901. This section contains a system of civil forfeiture that is analogous to the asset-directed civil forfeiture provisions in the POC Bill 2001. It provides for the forfeiture of cash, cheques or goods proven to the civil standard (balance of probabilities) to have been derived from dealings with prohibited narcotic imports, without the need for a criminal charge or conviction.
In 1979, Commonwealth Parliament enacted further civil forfeiture laws when it introduced Division 3 into Part XIII of the Customs Act. This contains a supplementary scheme that is analogous to the person-directed civil forfeiture provisions in the POC Bill 2001. These provisions enable the Commonwealth to commence civil proceedings against a specified person for the recovery of pecuniary penalties equal to the benefit derived by him or her from dealings with prohibited narcotic imports. The civil action can be brought irrespective of whether the person has been charged with, or convicted of, a criminal offence: s.243B(3).
www.aph.gov.au/senate/committee/legcon_ctte/completed.../su...
(b) Civil forfeiture provisions in the Customs Act 1901 (Cth)
In 1977, Commonwealth Parliament accepted the need and justification for civil forfeiture laws when it enacted section 229A of the Customs Act 1901. This section contains a system of civil forfeiture that is analogous to the asset-directed civil forfeiture provisions in the POC Bill 2001. It provides for the forfeiture of cash, cheques or goods proven to the civil standard (balance of probabilities) to have been derived from dealings with prohibited narcotic imports, without the need for a criminal charge or conviction.
In 1979, Commonwealth Parliament enacted further civil forfeiture laws when it introduced Division 3 into Part XIII of the Customs Act. This contains a supplementary scheme that is analogous to the person-directed civil forfeiture provisions in the POC Bill 2001. These provisions enable the Commonwealth to commence civil proceedings against a specified person for the recovery of pecuniary penalties equal to the benefit derived by him or her from dealings with prohibited narcotic imports. The civil action can be brought irrespective of whether the person has been charged with, or convicted of, a criminal offence: s.243B(3).
www.aph.gov.au/senate/committee/legcon_ctte/completed.../su...
Something went wrong...