🍏 Pada berbagai produk hukum, kita dapat menemukan kata penyelenggaraan sebagai padanan operating untuk pelabuhan dan bandara. Surjaya memberikan segelintir contoh.

🌟 SURJAYA
http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/attachments/article/...
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM ....
Keputusan Bersama ini dibuat dengan maksud agar penyelenggaraan Pelabuhan di KPBPB Batam dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

http://industri.bisnis.com/read/20150319/98/413715/kemenhub-...
Kementerian Perhubungan mengatur penyelenggaraan pelabuhan laut terkait penyediaan pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang. Aturan yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 51/2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut itu ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 23 Februari 2015.

http://kespel.depkes.go.id/uploads/imgreference/201508050812...
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN DAN BANDAR UDARA SEHAT ...
Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing instansi dan badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidang...
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 adalah merupakan reformasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia. Penyelenggaraan pelabuhan yang semula bentuknya operating port saja dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini berubah menjadi operating port, tool port, dan, landlord port. Bersamaan dengan perubahan tersebut, status PT Pelindo yang semula sebagai penyelenggara tunggal pelabuhan di pelabuhan umum komersial berubah menjadi hanya salah satu terminal operator saja.